DREAMNEWSALOR – Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Maumere mendesak pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Desakan tersebut disampaikan melalui Gerakan Nasional (Germas) PMKRI Maumere bertajuk “Indonesia Darurat Kemanusiaan” pada Selasa (10/11/2026).
Gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus respons PMKRI terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan yang dinilai semakin luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi warga.
Ketua Pengurus Cabang PMKRI Maumere, Melky Bata, menegaskan bahwa karhutla tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan kebakaran hutan semata. Menurutnya, situasi tersebut telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang mengancam keselamatan rakyat, kesehatan masyarakat, permukiman warga, serta kelestarian lingkungan hidup.
“Karhutla ini sudah menjadi darurat kemanusiaan. Negara harus hadir sebelum, selama, dan setelah bencana,” tegas Melky.
Menurut PMKRI Cabang Maumere, dampak karhutla sangat kompleks. Selain menyebabkan pencemaran udara akibat kabut asap, kebakaran juga berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, merusak habitat satwa liar, serta menimbulkan ancaman meluasnya kabut asap hingga ke negara-negara tetangga.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Upaya pemerintah, kata PMKRI, tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat terdampak dan pemulihan lingkungan pascabencana.
PMKRI menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Lebih dari itu, keberhasilan negara harus dilihat dari kemampuannya mencegah jatuhnya korban, melindungi masyarakat, serta memulihkan kehidupan warga yang terdampak.
PMKRI Minta Evaluasi Menyeluruh Penanganan Karhutla
Selain mendesak penetapan status bencana nasional atau KLB, PMKRI Cabang Maumere juga meminta pemerintah menjadikan situasi karhutla sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Evaluasi tersebut mencakup efektivitas upaya pencegahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
PMKRI berpandangan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif mengenai jumlah titik panas (hotspot) maupun operasi pemadaman yang telah dilakukan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah penanganan benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengurangi risiko bencana, serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.
Melky juga menekankan pentingnya kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar data dan laporan penanganan yang tidak secara langsung menjawab persoalan di lapangan.
“Jangan hanya berhenti di laporan titik panas. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang benar-benar melindungi dan mencegah kebakaran terulang,” tutup Melky.
0 Reviews :
Posting Komentar