Dari Alor Kecil, Menguji Komitmen Negara untuk Nelayan
Dreamnewsalor.com Program
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto
merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan
sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia. Program tersebut menegaskan komitmen negara untuk hadir secara nyata melalui pembangunan yang
terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada nelayan sebagai aktor utama
ekonomi kelautan nasional.
Sebagai
surveyor lapangan dalam pelaksanaan KNMP, saya berkesempatan melakukan
penilaian langsung di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten
Alor. Berdasarkan hasil observasi lapangan, Desa Alor Kecil pada dasarnya
memiliki kondisi yang sangat memadai untuk mendukung pengembangan Kampung
Nelayan Merah Putih. Letak geografis pesisir yang strategis, aktivitas
perikanan yang telah berjalan secara konsisten, serta potensi sumber daya
kelautan yang relatif terjaga menjadi modal penting bagi keberhasilan program
ini.
Dari
sisi sosial dan ekonomi, masyarakat nelayan Desa Alor Kecil menunjukkan tingkat
kesiapan dan keterbukaan yang tinggi terhadap program pembangunan. Aktivitas
perikanan telah menjadi sumber penghidupan utama secara turun-temurun, ditopang
oleh semangat gotong royong dan kohesi sosial yang kuat. Kondisi ini menjadi
faktor pendukung penting, mengingat keberhasilan KNMP tidak hanya ditentukan
oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh partisipasi aktif dan rasa memiliki
masyarakat pesisir terhadap program yang dijalankan.
Namun
demikian, terdapat satu kondisi yang perlu dikelola secara cermat, yakni
keterbatasan ketersediaan lahan darat untuk pengembangan fasilitas pendukung
Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Alor Kecil. Keterbatasan ini merupakan
karakteristik umum wilayah kepulauan, termasuk di Kabupaten Alor. Oleh karena
itu, diperlukan pendekatan perencanaan yang adaptif dan kontekstual agar
pembangunan tidak justru mengganggu ruang hidup masyarakat pesisir.
Keterbatasan
lahan tersebut tidak seharusnya mempersempit makna kehadiran negara.
Pembangunan kesejahteraan nelayan perlu dimaknai secara lebih luas, tidak
semata bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi pada penguatan ekosistem hidup
nelayan secara menyeluruh. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Alor, atensi
negara justru dituntut untuk fleksibel, solutif, dan berpihak pada kebutuhan
riil masyarakat.
Apabila
pada praktiknya Desa Alor Kecil tidak memiliki ketersediaan lahan yang
memungkinkan untuk pembangunan fasilitas pendukung KNMP, maka atensi negara
tidak harus berhenti pada batas administratif desa. Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dapat mengembangkan pendekatan kawasan melalui desa-desa penyangga di
sekitar Alor Kecil yang memiliki ketersediaan lahan memadai. Melalui skema ini,
fasilitas seperti sentra pengolahan hasil perikanan, cold storage, atau gudang
distribusi dapat dibangun sebagai fasilitas bersama yang dimanfaatkan secara
kolektif oleh nelayan lintas desa. Pendekatan berbasis kawasan ini tidak hanya
lebih realistis bagi wilayah kepulauan, tetapi juga mendorong solidaritas
ekonomi antar-desa serta memperluas dampak kesejahteraan tanpa memaksakan
pembangunan di ruang hidup masyarakat Alor Kecil.
Di
luar aspek lahan, atensi pemerintah pusat juga perlu diwujudkan melalui
penguatan rantai nilai perikanan. Kepastian harga hasil tangkapan, pemangkasan
mata rantai distribusi yang merugikan nelayan, serta pembukaan akses pasar
melalui koperasi nelayan, BUMDes, atau keterlibatan BUMN sebagai offtaker akan
memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan, bahkan tanpa
pembangunan infrastruktur berskala besar.
Selain
itu, kehadiran negara perlu dirasakan melalui kebijakan perlindungan nelayan
sebagai subjek pembangunan. Jaminan sosial, asuransi nelayan, serta kepastian
ruang tangkap yang aman dan berkelanjutan merupakan bentuk atensi langsung yang
sangat dibutuhkan masyarakat pesisir, khususnya di wilayah kepulauan dengan
tingkat risiko kerja yang tinggi.
Penguatan
kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat lokal juga menjadi bagian penting dari
keberhasilan KNMP. Koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, dan BUMDes yang
kuat akan meningkatkan posisi tawar nelayan, mendorong ekonomi kolektif, serta
memastikan bahwa bantuan dan program pemerintah dikelola secara mandiri dan
berkelanjutan oleh masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi
pembangunan nasional.
Di
sisi lain, investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan
perlu menjadi prioritas. Pelatihan pengolahan hasil laut, literasi keuangan,
keselamatan melaut, serta pemanfaatan teknologi perikanan yang tepat guna
merupakan bentuk kehadiran negara yang berdampak jangka panjang dan tidak
bergantung pada ketersediaan lahan.
Baca Juga
- PC Pergunu Alor Sampaikan LPJ Keberangkatan 26 Mahasiswa Penerima Beasiswa PP Pergunu, Orang Tua Apresiasi Transparansi
- Jalan Sehat Milad Muhammadiyah ke-113 & Milad STKIP Muhammadiyah Kalabahi ke-11 Meriahkan Pagi Alor
- Dialog Kebangsaan AMAN Alor Suara Kaum Muda dalam Setahun Kepemimpinan Prabowo–Gibran
Dengan
pendekatan kolaboratif lintas desa tersebut, keterbatasan lahan di Desa Alor
Kecil tidak lagi menjadi hambatan struktural bagi pelaksanaan Kampung Nelayan
Merah Putih, melainkan peluang untuk membangun ekosistem ekonomi nelayan yang
bersifat kolektif, inklusif, dan saling menguatkan antarwilayah.
Dalam
kerangka visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kehadiran
negara hingga ke wilayah terluar, Kabupaten Alor selayaknya ditempatkan sebagai
salah satu prioritas pembangunan pesisir dan kelautan nasional. Dengan potensi
kelautan yang besar serta posisi strategis sebagai wilayah kepulauan, Alor
membutuhkan atensi konkret melalui kebijakan afirmatif, dukungan anggaran, dan
koordinasi lintas kementerian agar program Kampung Nelayan Merah Putih dapat
diimplementasikan secara optimal.
Pada
akhirnya, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Alor Kecil tidak
diukur dari luas lahan atau megahnya bangunan, melainkan dari sejauh mana
negara mampu melindungi ruang hidup nelayan, meningkatkan pendapatan mereka,
dan membangun kesejahteraan secara kolektif dan berkelanjutan. Dengan keberpihakan
kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat, KNMP berpotensi menjadi instrumen
nyata dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di wilayah kepulauan
dan terluar Indonesia.
Penulis: Widhiasto
.jpg)
0 Reviews :
Posting Komentar